Komentar
Purwakarta / Galuh Pakuan Nusantara.Com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mengawal proses pengadaan lahan untuk pembangunan kantor pusat baru Perumda BPR Purwakarta. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, MP, di Ruang Rapat Sekda. Rabu ( 01/07/2026 )."
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa proses pengadaan tanah telah memasuki tahap pelaksanaan. Sebelumnya, tahapan perencanaan telah berlangsung selama satu tahun, mulai Mei 2025 hingga Mei 2026, sebagai bagian dari persiapan pemindahan kantor pusat Perumda BPR Purwakarta.
Tim Pengadaan Tanah bersama perangkat daerah terkait, yakni DPUTR, BPBJ, dan Disperkim, sebelumnya telah melakukan klarifikasi serta negosiasi harga dengan pemilik lahan. Hasilnya, kedua belah pihak mencapai kesepahaman sehingga proses dapat berlanjut ke tahapan administrasi, meliputi penyusunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui notaris, pembayaran kepada pemilik tanah, pengalihan hak, hingga penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan kepada KPM.
Dalam arahannya, Sekda Sri Jaya Midan menegaskan seluruh tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga meminta agar proses pengalihan hak dapat segera diselesaikan sehingga tahapan pembangunan tidak mengalami hambatan administrasi dan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Rencana pemindahan kantor pusat Perumda BPR Purwakarta ke kawasan Jalan Taman Pahlawan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan perusahaan daerah agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat Purwakarta.
Melalui koordinasi yang intensif dan pengawasan yang ketat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap seluruh proses pengadaan lahan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan kantor baru Perumda BPR Purwakarta segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.( Red )