Komentar
Purwakarta / Galuh Pakuan Nusantara.Com — Kenaikan PBB Purwakarta 2025 memicu protestl warga kecamatan Wanayasa dan sekitarnya. Mereka mendatangi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hilmi Sirojul Fuadi, untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta DPRD memanggil eksekutif guna menjelaskan dasar perubahan tarif tersebut,tegasnya.
Hilmi membenarkan adanya aduan tersebut dan menyatakan memahami keresahan warga. “Benar, ada beberapa kalangan masyarakat yang mengadukan kenaikan pajak. Tapi alhamdulillah, bupati harus bersyukur karena beruntung punya masyarakat yang sangat sabar dan tahan banting, meski jangan juga jadi semena-mena. Pajak itu memang wajib, tetapi kenaikannya harus rasional dan sesuai kemampuan rakyat,” ujarnya.
Data enam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diperoleh Madilognews menunjukkan kenaikan PBB Purwakarta 2025 dipicu oleh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penerapan tarif baru 0,15%.
Di Desa Nagrog, PBB terutang yang pada 2024 sebesar Rp170.970 melonjak menjadi Rp417.000 pada 2025. Kenaikan sebesar Rp246.030 ini setara dengan 144%.
Kenaikan ekstrem terlihat di Desa Cibuntu. Pada 2022, PBB terutang hanya Rp4.943, namun pada 2025 menjadi Rp40.890. Lonjakan Rp35.947 ini berarti ada kenaikan sekitar 727% dalam tiga tahun.
Sementara itu, di Desa Gardu, kenaikan terhitung lebih moderat. Dari Rp8.192 pada 2024 menjadi Rp10.496 pada 2025, naik Rp2.304 atau sekitar 28%.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 40 ayat (6) dan (7) UU No. 1 Tahun 2022, yang memberi kewenangan kepala daerah untuk menetapkan NJOP sebagai dasar perhitungan PBB. Meski secara hukum sah, tanpa sosialisasi yang memadai kenaikan signifikan seperti ini rawan memicu penolakan dari masyarakat.
Hilmi menegaskan “Kesabaran rakyat ada batasnya. Pemerintah daerah harus bijak, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” tegasnya.( Red )