Komentar
Karawang / Galuh Pakuan Nusantara.Com -Terkonfirmasi dari salah seorang pasien pemilik Kartu Indonesia sehat (KIS)Dody Cristian yang berdomisili di Perum BMI 2 saat mengalami penolakan oleh oknum dokter di Rumah Sakit karya Husada Cikampek,hasil pemeriksaan salah seorang dokter pasien di nyatakan layak menjalani perawatan,namun pihak rumah sakit menolak dengan alasan ruangan sedang penuh.
Dengan nada sedih Boru Pardede ibu pasien menjelaskan anak nya datang mulai pukul 11 : 00 wib,Minggu 12 Oktober 2025,namun di tolak dan di paksa pulang dengan alasan tidak ada kamar.
Cara Penanganan dan pelayanan pihak rumah sakit tersebut jelas bertengangan dengan surat edaran gubernur Jawa barat kang Dedi Mulyadi,yang menegaskan komitmennya pada pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ada diskriminasi.(Surat edaran gubernur tahun 2025)
Pihak rumah sakit di larang menolak dalam kondisi darurat,karena sudah di atur dalam Undang undang nomor 36 tahun 2009 pasal 32 dan UU no 43 tahun 2009 tentang kesehatan.dengan demikian pihak rumah sakit di duga telah mengabaikan dan mengangkangi peraturan undang undang dan gubernur Jawa barat.
Menurut keterangan ibu pasien Boru Pardede,ia telah inisiatif menelusuri dan memastikan keadaan kamar namun apa yang menjadi alasan rumah sakit faktanya bertolak belakang.
"Saya mencoba menelusuri keadaan kamar pasien dan ternyata dokter bohong,faktanya saya melihat ada kamar dan tempat tidur masih kosong,di ruangan melati 3,jadi alasan tidak ada kamar,saya yakin itu hanya akal akalan oknum dokter rumah sakit karya Husada saja,dan itu sudah saya sampai ke admin,namun mereka tetap pada kebohongannya"Ungkap nya.
Ketika di konfirmasi pihak rumah sakit Karya Husada Cikampek,melakukan wats ap terkait pasien yang di tolak,mengatakan,
"Mohon maaf memang kamar pasien nya sedang penuh pak,dan sudah di tangani,begitu juga ruang transit semua penuh" Jawab nya.
Saat di tanya terkait surat edaran gubernur Jawa Barat,yang jelas menegaskan bahwa pihak rumah sakit di larang menolak pasien dengan alasan apapun,pihak rumah sakit Karya Husada memilih Bungkam"( Red )