Komentar
Purwakarta|GPN.Com – 3 Oktober 2025, Ir. Zaenal Abidin, MP., Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menyoroti kritis kebijakan Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim 4.500 lulusan SMK calon pekerja BYD Subang ke barak militer. Publik bertanya: berapa anggaran yang digelontorkan, seberapa efektif program ini, dan bagaimana mekanisme evaluasinya.
Simulasi Anggaran Rasional (14 Hari Pelatihan)
1). Konsumsi (3 kali makan + snack)
Rp50.000 per orang/hari
4.500 × Rp50.000 × 14 hari = Rp3,15 miliar
2). Akomodasi & fasilitas barak (pemakaian asrama, listrik, air, kebersihan, dll.)
Rp10.000 per orang/hari
4.500 × Rp10.000 × 14 hari = Rp630 juta
3). Seragam/atribut pelatihan (baju olahraga, topi, sepatu, perlengkapan lapangan)
Rp500.000 per orang
4.500 × Rp500.000 = Rp2,25 miliar
4). Transportasi (hanya PP ke barak militer, bukan harian)
Rp150.000 per orang (bus kolektif/armada)
4.500 × Rp150.000 = Rp675 juta
5). Instruktur & operasional pelatihan
Estimasi 100 instruktur (militer + sipil)
Honorarium Rp5 juta per instruktur untuk 14 hari = Rp500 juta
Biaya operasional kegiatan lapangan (materi, simulasi, alat bantu) = Rp300 juta
Total: Rp800 juta
6). Cadangan/biaya tak terduga (10%)
± Rp751 juta
Total Estimasi Anggaran Rasional = Rp8,26 miliar (dibulatkan ± Rp8,3 miliar)
Pertanyaan Kritis Publik
1. Dari mana sumber anggaran Rp8,3 miliar ini diambil—APBD, APBN, atau sharing dengan BYD?
2. Apa indikator keberhasilan yang dapat membenarkan belanja sebesar itu?
3. Mengapa tidak dialokasikan untuk program soft skills jangka panjang, pelatihan bahasa asing, atau sertifikasi kejuruan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri?
Efektivitas: Dua Minggu = Karakter?
Studi psikologi menunjukkan pembentukan karakter tidak bisa instan. Boot camp hanya memberi disiplin jangka pendek. Tanpa tindak lanjut berupa mentoring dan monitoring di tempat kerja, program ini rawan hanya jadi ritual simbolik dengan biaya miliaran.
Evaluasi: Dimana Instrumen Ukurnya?
Hingga kini Pemprov Jabar tidak menjelaskan:
Siapa evaluator independennya?
Metode apa untuk mengukur perubahan mental?
Apakah ada laporan terbuka yang bisa diakses publik?
Seruan untuk Transparansi
Komunitas Madani Purwakarta mendesak:
1. DPRD Jabar segera memanggil Gubernur dan Disnakertrans untuk buka-bukaan soal anggaran.
2. Audit independen dilakukan agar publik tahu uang rakyat digunakan dengan tepat.
3. Alternatif program berbasis vokasi, literasi digital, dan pendampingan karier lebih tepat guna daripada barak dua minggu.
Dengan versi rasional ini, anggaran tetap besar: Rp8,3 miliar untuk 14 hari barak. Publik patut bertanya: apakah itu investasi karakter, atau justru pengeluaran seremonial?
(Red)