Komentar
Peserta Workshop di Mega Hotel dan Resort Kamis 20 Augustus 2026
Bogor / Galuh Pakuan Nusantara.Com - Penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia kini digerakkan melalui sinergi para pengusaha pada bidang Pemberdayaan kerakyatan perumahan dan UMKM. Pemerintah berkomitmen menjadikan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial agar semua rakyat indonesia bisa merasakan manfaat dari program tersebut.
Menurut Andi Bagas Saputra, ada beberapa.kriteria yang harus di perhatikan terkait Kebijakan dan Program Utama.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sinergi lintas sektor, termasuk TNI-Polri, untuk mendukung para pengusaha baik di tingkat pusat,Daerah maupun di tingkat desa, kelurahan, hingga nelayan.
Selain itu, Transformasi UMKM Bank Indonesia juga akan meluncurkan program kewirausahaan terpadu, sementara kementerian terkait meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan perempuan.
Pemerintah pusat akan melakukan Transfer kepada Anggaran Daerah: Alokasi TKD dalam RAPBN diarahkan secara strategis untuk mengungkit produktivitas UMKM dan infrastruktur daerah agar pembangunan nya berjalan lancar,aman,sukses dan kondusif tegas Andi Bagas Saputra saat menggelar Workshop di Mega Hotel dan Resort Bogor bersama para pengusaha asal Jakarta,,Bogor,Tasik dan Bandung serta beberapa pengusaha lain nya, pada Kamis 20 Agustus 2026.
Saat ini,kata Andi Bagas saputra. Menteri Ara membutuhkan anggaran sekitar 106 T di Tahun 2027,sementara pemerintah baru menyetujui anggaran yang di butuhkan oleh Menteri Ara sekitar 11,77 Triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kebutuhan anggaran kementeriannya pada 2027 masih jauh lebih besar dibandingkan pagu yang telah ditetapkan pemerintah. Pagu sementara yang tersedia hanya Rp11,77 triliun, sementara kebutuhan untuk mengejar target pembangunan mencapai Rp106 triliun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Maruarar juga menyampaikan sejumlah evaluasi pelaksanaan anggaran 2026 serta langkah percepatan program perumahan, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai program bedah rumah.kata Andi Bagas Saputra."
Masih menurut Andi Bagas Saputra. Kementerian PKP mencatat realisasi anggaran hingga 19 Agustus 2026 mencapai Rp3,608 triliun. Pemerintah menargetkan percepatan penyerapan agar realisasi anggaran sepanjang tahun dapat mencapai 97%, lebih tinggi dari capaian 2025 sebesar 96%.
"Evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2026 sampai dengan 19 Agustus 2026. Satu, DIPA PKP tahun anggaran 2026 sebesar 10,309 triliun dengan target 406.260 unit. Terdapat ABT pasca bencana Sumatera sebesar 2,218 T sehingga anggaran kementerian PKP menjadi 12,527 triliun dengan target 414.212 unit," sebutnya.
Salah satu yang dikebut adalah BSPS. Kementerian PKP telah mengubah sejumlah ketentuan agar proses pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lebih cepat, termasuk soal bukti penguasaan rumah dan kriteria kerusakan bangunan.
"Untuk percepatan BSPS, dalam sosialisasi kami sebut sering dengan bedah rumah dan juga masukan dari Komisi 5 untuk mempermudah regulasi telah diterbitkan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang intinya surat pernyataan menempati itu sudah cukup tidak usah kepemilikan dan itu sudah kami konsultasikan kepada BPK RI dan BPKP. Dan juga tingkat kerusakan yang tadinya ada tiga yaitu atap, struktur, dan lantai, sekarang cukup salah satu saja," kata nya.
Memasuki pembahasan anggaran 2027, pagu Kementerian PKP yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mencapai Rp11,77 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp10,85 triliun dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Rp914 miliar untuk dukungan manajemen.
"Program perumahan dan kawasan permukiman sebesar 10,85 triliun atau 92,23%. Jadi kami garis bawahi program dukungan manajemen kami hanya 7,77% dari 100% anggaran. Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sebesar Rp106 triliun dan dengan target 2,08 juta unit sehingga terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun,"
"Terakhir kami mohon dukungan Komisi 5 dalam pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program prioritas nasional,"ucap Andi Bagas Saputra.( red )
Salah satu yang dikebut adalah BSPS. Kementerian PKP telah mengubah sejumlah ketentuan agar proses pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lebih cepat, termasuk soal bukti penguasaan rumah dan kriteria kerusakan bangunan.
"Untuk percepatan BSPS, dalam sosialisasi kami sebut sering dengan bedah rumah dan juga masukan dari Komisi 5 untuk mempermudah regulasi telah diterbitkan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang intinya surat pernyataan menempati itu sudah cukup tidak usah kepemilikan dan itu sudah kami konsultasikan kepada BPK RI dan BPKP. Dan juga tingkat kerusakan yang tadinya ada tiga yaitu atap, struktur, dan lantai, sekarang cukup salah satu saja," kata nya.
Memasuki pembahasan anggaran 2027, pagu Kementerian PKP yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mencapai Rp11,77 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp10,85 triliun dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Rp914 miliar untuk dukungan manajemen.
"Program perumahan dan kawasan permukiman sebesar 10,85 triliun atau 92,23%. Jadi kami garis bawahi program dukungan manajemen kami hanya 7,77% dari 100% anggaran. Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sebesar Rp106 triliun dan dengan target 2,08 juta unit sehingga terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun,"
"Terakhir kami mohon dukungan Komisi 5 dalam pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program prioritas nasional,"ucap Andi Bagas Saputra.( red )